AMPHURI.ORG, JAKARTA–Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Gus Irfan ini telah memimpin Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sejak 20 Oktober 2024. Sementara Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala badan diangkat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Haji dan Umrah.

Selain melantik Menteri dan Wamen Haji dan Umrah, Presiden Prabowo juga melantik lima menteri pengganti yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.

Kementerian Haji dan Umrah sendiri merupakan kementerian baru yang diamanatkan RUU Perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen 26 Agustus lalu.

“Keempat, Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah. Kelima Dahnil Anzar Wakil Menteri Haji dan Umrah,” demikian bunyi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2025.

Sebelumnya pengumuman reshuffle disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Senin (8/9/2025) siang. Prasetyo mengatakan sore ini akan ada enam menteri baru yang dilantik dan satu wakil menteri (wamen).

Mensesneg menjelaskan, menteri dan wamen di kementerian adalah Kementerian Haji dan Umrah. Lalu pergantian menteri di Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

AMPHURI Apresiasi Presiden

Kementerian Haji dan Umrah lahir sebagai jawaban atas tantangan masa kini dan masa depan. Karena itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menaruh harapan besar.

“AMPHURI sudah lama merindukan kehadiran Menteri Haji dan Umrah. Kami beberapa kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru,” kata Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur, di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Firman menuturkan, dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah ini akan memperkuat fokus kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus menjadi wujud keberpihakan negara kepada jamaah serta pelaku usaha resmi di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah. Selain itu, disebut bisa memperkuat hubungan diplomasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi.

“Selama ini, hubungan diplomasi sering tidak setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya setingkat direktorat. Dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar,” tandas Firman.

Menurutnya, kementerian ini benar-benar akan menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, melindungi jamaah, serta memberdayakan industri haji dan umrah nasional sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh Arab Saudi. (hay)